Kemenkeu Mendapat Pungutan Pajak Digital Negara 2,25 Triliun

Kemenkeu Mendapat Pungutan Pajak Digital Negara 2,25 Triliun

Kemenkeu Mendapat Pungutan Pajak Digital Negara 2,25 Triliun – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan telah mendapatkan Rp2,25 triliun sebagai hasil dari pungutan pajak pertambahan nilai alias PPN terhadap pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh IDN Poker777 Sri Mulyani Pungutan PPN ini dikenakan bagi produk-produk digital yang dijual kepada sejumlah pelanggan di Indonesia.

1. Kemenkeu tunjuk 75 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN
Kemenkeu tunjuk delapan perusahaan pemungut pajak digital | antaranews.com  | LINE TODAY

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah memiliki 75 pelaku usaha PMSE yang bertindak sebagai pemungut PPN.

Dari 75 pelaku usaha PMSE tersebut, mayoritas sudah menyetorkan hasil pungutan PPN-nya kepada negara.

“Sampai saat ini kami telah mendapatkan 75 PMSE yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN untuk diserahkan kepada negara. Penerimaan yang dikumpulkan Rp2,25 triliun,” kata Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Adapun, 75 PMSE yang ditunjuk oleh Kemenkeu tersebut merupakan produk digital seperti layanan streaming dan layanan lainnya.

2. Delapan perusahaan terbaru yang ditunjuk Ditjen Pajak Kemenkeu untuk memungut PPN PMSE
Wow! Pungutan Pajak Digital Negara Tembus Rp2,25 TriliunĀ 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu telah menunjuk delapan perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria menjadi pemungut PPN PMSE terhadap produk-produk digital yang dijual di dalam negeri.

Kedelapan perusahaan tersebut di antaranya adalah TunnelBear LLC, XSolla (USA) Inc, Paddle.com Market Limited, Pluralsight LLC, Automattic Inc, Woocommerce Inc, Bright Market LLC, dan PT Dua Puluh Empat Jam Online.

“Dengan penunjukkan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, dalam keterangan resminya.

3. Jumlah besaran PPN yang dipungut dari produk dan layanan digital

Daftar Produk Digital Luar Negeri Kena PPN: Netflix, Facebook,TikTok dkk

Dengan demikian, pelanggan dikenakan PPN 10 persen dari harga sebelum pajak dalam setiap pembayaran atas produk digital.

Keterangan pengenaan pajak mesti dicantumkan dalam kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungutan PPN.

Sementara itu, bagi marketplace dengan status wajib pajak dalam negeri dan ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka pungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang berjualan melalui marketplace tersebut.