Inilah Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Inilah Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Inilah Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat – Pada dasarnya, perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, juga sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih baik.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (disingkat BPR) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Namun, fungsi tersebut tidak dijalankan oleh satu jenis perbankan saja. Ada jenis perbankan lain yang turut menjalankan fungsi tersebut. Salah satunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam hal ini BPR berbeda dengan bank umum. Dikutip dari idn poker Apa saja perbedaannya? Berikut ulasannya.

1. Berbeda secara definisi berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998
UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKANSebagaimana namanya, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan produk dan layanan terkait pembayaran.
Lain halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank ini adalah bank yang tidak memberikan produk dan layanan dalam hal pembayaran seperti bank umum. Namun, secara prinsip bisa dijalankan dengan konvensional atau syariah juga.
2. Usaha yang dilakukan keduanya berbeda
Perbedaan & Persamaan Bank Umum dan BPR – beserta tabelnya | TanyaTugas

Produk dan layanan bank umum biasanya tidak jauh dari fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini nantinya dijadikan simpanan dalam bentuk giro, tabungan deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan biasa, dan/atau bentuk lainnya yang relevan.

Namun, pada BPR, usaha yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang sama. Selain itu, BPR tidak terlibat dalam kliring dan kegiatan usaha valuta asing seperti bank umum.

Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BPR tidak dapat melakukan transaksi giral, tetapi bank umum dapat melakukan transaksi giral.

Disamping perbedaan tersebut, kesamaan antar keduanya adalah kedua jenis bank ini memiliki larangan untuk melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian.

3. Tugas yang dilakukan bank umum secara lebih detail
Sama-sama Perbankan, Ini 5 Perbedaan Bank Umum dan BPR

Adapun tugas bank umum adalah:

  • Memberikan kredit
  • Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan
  • Menerbitkan surat atas pengakuan hutang
  • Menjual, membeli dan juga menjamin risiko sendiri berdasarkan kepentingan nasabah maupun perintah dari nasabahnya itu sendiri, meliputi surat pengakuan hutang, surat wesel, sertifikat Bank Indonesia, kertas perbendaharaan negara, obligasi, surat dagang yang berjangka, beserta surat berharga yang lainnya.
  • Meminjamkan dana, menempatkan dana, baik memakai sarana telekomunikasi maupun surat atau wesel.
  • Menerima dan menyediakan pembayaran serta penyimpanan atas surat berharga, tagihan surat berharga, dan barang
  • Melakukan utang piutang dan kegiatan valuta asing
  • Melakukan kegiatan dalam hal penyertaan modal bank maupun perusahaan lain
  • Bertindak sebagai pengurus dan pendiri dana pensiun berdasarkan peraturan undang-undang.

4. Hal yang harus diperhatikan dan dihindari oleh BPR

Sama-sama Perbankan, Ini 5 Perbedaan Bank Umum dan BPR

BPR dilarang melaksanakan usaha asuransi, penyertaan modal, dan aktivitas usaha berbentuk valuta asing, menerima simpanan berbentuk giro, ikut serta menjalankan layanan pembayaran seperti bank umum

Dari larangan tersebut, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR dalam memberikan kredit, yaitu BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lainnya yang sama, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut.

Batas maksimum dalam hal tersebut sendiri tidak melebihi 30 persen dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.